Jatim,Alipers.com
Setahun di periode kedua kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, ditandai berbagai capaian strategis pembangunan di Jawa Timur. Mengusung visi Jawa Timur Maju, Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfokuskan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi transformasi ekonomi.
Plt. Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Mohammad Yasin, menyampaikan bahwa capaian pembangunan diukur berdasarkan indikator makro yang dirilis lembaga resmi, sebagai tolok ukur objektif kinerja daerah.
“Alhamdulillah, angka kemiskinan Jawa Timur berhasil ditekan menjadi 9,3 persen atau satu digit. Ini capaian penting karena sebelumnya bertahun-tahun berada di dua digit.” ujarnya dalam program Jatim Gaspol edisi refleksi setahun kepemimpinan Khofifah-Emil di Surabaya, Jumat (20/2/2026).
Ia menjelaskan, selain penurunan angka kemiskinan, disparitas kemiskinan desa kota juga berhasil dipersempit dari 8,45 persen menjadi 5,4 persen. Kedalaman kemiskinan pun semakin mendekati garis kemiskinan sehingga intervensi melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dinilai lebih efektif.
Dari sisi ketimpangan, Rasio Gini Jawa Timur tercatat 0,359 atau lebih baik dibanding rata-rata nasional. Sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,71 persen, lebih rendah dari nasional yang sebesar 4,74 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga sangat menggembirakan. Secara year on year mencapai 5,85 persen, di atas rata-rata nasional. Kontribusi Jawa Timur terhadap PDB nasional tetap peringkat kedua sebesar 14,40 persen.” jelasnya.
Menurutnya, struktur ekonomi Jatim juga semakin kuat dengan kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 31 persen terhadap PDRB, menunjukkan pergeseran menuju ekonomi berbasis industri.
Di sektor konektivitas, Pemprov Jatim terus memperluas layanan transportasi publik melalui program Trans Jatim. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menegaskan, hingga kini telah beroperasi delapan koridor Trans Jatim, termasuk pengembangan di Malang Raya.
“Tahun 2026 ditargetkan penambahan koridor di Malang Raya hingga tuntas tiga koridor. Selanjutnya prioritas akan diperluas ke wilayah Bakorwil seperti Madiun, Bojonegoro, Jember, Pamekasan hingga Kediri Raya,” ujarnya.
Program ini terintegrasi berbasis aplikasi, memberikan kepastian waktu dan kemudahan perpindahan antarkoridor. Bahkan, kebijakan tarif dua jam gratis untuk perpindahan koridor menjadi bentuk keberpihakan kepada masyarakat.
Selain transportasi darat, Pemprov Jatim juga mengembangkan konektivitas kepulauan melalui program Trans Laut Jawa Timur yang melayani wilayah kepulauan seperti Bawean dan sejumlah pulau di Madura.
Di tengah kebijakan efisiensi transfer pusat ke daerah, Pemprov Jatim menerapkan tiga strategi utama, yakni collecting more, spending better, dan creative financing.
Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan tanpa membebani masyarakat melalui intensifikasi pajak dan pemanfaatan aset daerah. Sementara efisiensi belanja difokuskan pada pengurangan belanja nonprioritas dan penguatan program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Program prioritas yang berdampak langsung kepada rakyat tidak boleh dikurangi. Yang dipangkas adalah belanja yang tidak efektif,” tegas Yasin.
Pemprov juga mendorong pembiayaan kreatif melalui kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, BUMD, hingga pemanfaatan dana CSR dan Baznas untuk mendukung UMKM dan pendidikan vokasi.
Dengan capaian makro yang positif serta penguatan konektivitas dan SDM, Pemprov Jatim optimistis dapat menjaga stabilitas pembangunan sekaligus mempercepat transformasi ekonomi menuju Jawa Timur yang lebih maju dan berdaya saing global.
About the Author
